Bang BoTHe

Pagi Minggu itu suara riuh anak-anak memenuhi tenda di halaman parkir Puskesmas Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak ada tampak wajah tegang, semuanya tersenyum senang. Didampingi orang tuanya anak-anak tersebut akan mengikuti Sunatan Massal. Sesuai hasil dari MAD Sosialiasasi Tahun 2014 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014, disepakati bersama Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2013 untuk Kegiatan Sosial adalah Sunatan Massal dan Bantuan Bea Siswa untuk Anak-Anak Yatim-Piatu di Kecamatan Tambelan. Dari SHU tahun 2013, anggaran kegiatan sosial ditetapkan sebesar Rp. 38.001.000,-, dari dana ini akan dilaksanakan Sunatan Massal dan Bantuan Bea Siswa tersebut. Untuk Pelaksanaan kegiatan disusun Panitia Pelaksana dengan melibatkan KPMD dari masing-masing desa, dan KPMD segera bergerak mencari data anak yang akan ikut Sunatan Massal juga anak Yatim Piatu yang akan mendapatkan bantuan Bea Siswa. Setelah melalui perundingan dengan pihak Puskesmas disepaka

Jembatan Lancang tidak mengartikan yang seburuk dari kata Lancang, Lancang sendiri itu merupakan tempat atau wilayah dari Keluruhan Teluk Sekuni Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Di Wilayah Lancang banyak terdapat perkebunan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tambelan, salah satunya adalah perkebunan cengkeh, selain itu terdapat jalur aliran pipa air yang menuju wilayah Kelurahan Teluk Sekuni, aliran pipa air ini awalnya adalah dari Pembangunan PNPM-MPd tahun 2008, kemudian di kembangkan Pemerintah Kelurahan dengan dana bantuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya berhasil sampai sekarang. Mengingat kebutuhan masyarakat serta untuk mempermudah perjalanan masyarakat menuju perkebunan, Pemerintah Kelurahan Teluk Sekuni mengajukan usulan di Musyawarah Antar Desa (MAD Prioritas Usulan) untuk Pembangunan Jembatan Lancang di tahun 2013, usulan ini mendapatkan Prioritas, ditetapkan Pendanaan melalui MAD Penetapan, dengan anggaran Pembangunan Jembatan Lancang sebesar Rp. 290.633.

Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, yang merupakan bagian dari kesejahteraaan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Departemen Kesehatan pada tahun 1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud dengan PKMD ialah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, dengan tujuan agar mayarakat dapat menolong dirinya sendiri, melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan secara lintas program dan lintas sektor terkait. Pencanangan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini, dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, yakni dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmandagri) Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posy